Inilah Ungkapan Alan Hehanussa Saat Mengikuti Orientasi Anggota DPRD
https://www.malukuchannelonline.com/2024/10/inilah-ungkapan-alan-hehanussa-saat.html
Kegiatan Orientasi peningkatan kapasitas bagi para Anggota DPRD, yang mana di gelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku. Rabu (09/10/2024) yang bertempat di The Natsepa Hotel, Kecamatan Salahutu, Maluku tengah.
Di sela-sela kegiatan orientasi ini, salah satu Anggota DPRD Seram Bagian Barat, Alan Hehanussa kepada Media ini mengungkapkan bahwa bahwa orientasi DPRD merupakan bagian dari tanggungjawab negara untuk memberikan penguatan dan pengetahuan kepada wakil rakyat yang akan bertugas lima tahun kedepan.
Untuk di ketahui bahwa orientasi ini ada wakil rakyat yang terpilih lagi, dan ada juga yang baru terpilih, dan kalau yang lama, dia sudah memahami serta menambah wawasannya, tapi ada yang baru terpilih, harus benar-benar mengikuti semua jenjang orientasi ini, agar dapat memahami dan mengimplementasikannya kepada masyarakat, Ungkap Hehanussa.
Alan Hehanussa, dalam tambahannya mengatakan bahwa orientasi ini kan sangat penting bagi dewan-dewan yang baru. Dengan berbagai macam keterbatasan dan pengetahuan teman-teman yang baru, ruang-ruang ini digunakan secara optimal agar kita paham betul peran dan fungsinya masing-masing dan semua orang paham bahwa fungsi DPRD itu ada tiga: fungsi legislasi, budgeting, dan fungsi penganggaran.
Pelaksanaan ketiga fungsi DPRD ini, terkadang terjadi tabrakan dari sisi peraturan perundang-undangan. Misalnya soal penganggaran, di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bilang begini, sementara di Permendagri lain lagi. Ini yang membuat pemerintah dan DPRD bingung pada saat materi pertama tadi terjadi perdebatan soal keberpihakan negara. Aturan ini bilang begini, sementara disisi lain berbeda lagi. Ini yang membuat DPRD agak kesulitan dalam merasionalisasi anggaran, Jelas Hehanussa.
Hehanussa pun mengucapkan bahwa Program banyak, kegiatan apalagi, karena batasan-batasan tadi, DPRD juga dalam hal ini mau ide banyak terjadi tabrakan dengan aturan. Kadang mau orientasi kegiatan yang lain kendalanya soal penganggaran.
Dan lewat peningkatan kapasitas yang dilakukan, anggota DPRD harus betul-betul mengidentifikasi kegiatan dan program yang orientasinya bermuara pada peraturan perundangan-undangan, Permendagri dan Permenkeu sekaligus Sinkronisasi regulasi itu penting, karena yang susahnya itu kita di DPRD. Kegiatan mau jalan, ngak ada anggaran. Ini urusan negara yang harus berpihak ke rakyat.
Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan itu ke rakyat, kalau negara saja tidak melihat sisi regulasinya. PAD-nya apalagi. Kemudian keberpihakan negara dalam konteks sinergitas program dan kegiatan soal penganggaran lewat APBN ke daerah yang serba terbatas.
Kadang kita DPR juga tidak berdaya dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Harapan kita ya betul-betul ada keterlibatan pemerintah lewat institusi yang memiliki kewenangan agar aturan ini tidak mengalami tabrakan, dan ada kelonggaran ke kabupaten/kota," kuncinya, Tutup Hehanussa. (MCJ)
