DPRD Maluku Keberatan BUMD Milik Pemda SBT Kembalikan KMP. Bobot Masiwang Ke Kemenhub

Foto: KMP. Bobot Masiwang

AMBON, Malukuchannel.com - Anggota DPRD Maluku asal Fraksi Gerindra Keberatan dengan langkah Direktur PD Mitra Karya, sebuah perusahaan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengembalikan KMP. Bobot Masiwang kepada pihak Balai Transportasi Darat Kementerian Perhubungan.

“Bila ada kendala lalu kapal feri bantuan pemerintah ini dikembalikan, sebagai wakil rakyat saya sangat berkeberatan,” kata anggota F-Gerindra DPRD Maluku, Constantius Kolatfeka di Ambon, Rabu (12/12/2018).

Seharusnya kapal feri ini dimanfaatkan secara maksimal dengan pendekatan pengelolaan manajemen yang profesional di daerah itu.

“Bagi saya pemerintah daerah seperti di SBT kalau ada gelombang aksi demonstrasi yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD dan Pemda harus diresponi dengan cepat,” ujarnya.

Menurut dia, komisi C DPRD Maluku sudah maksimal memperjuangkan, bahkan DPRD secara lembaga sudah mendorongnya namun ada kewenangan secara tekhnis oleh kementerian dan pemda setempat.

“Kalau hari ini dilakukan pengembalian kapal, prinsipnya sangat keberatan dan saya berdiri atas nama masyarakat SBT dan menginginkan ada kesejahteraan dari sisi transportasi,” tandasnya.

KMP. Bobot Masiwang yang biasa melayani rute pelayaran dari Ambon menuju sejumlah daerah di Kabupaten SBT saat ini sedang naik dok sehingga masyarakat sudah lebih dari tiga bulan tidak mendapatkan pelayanan transportasi laut.

Namun tidak adanya dana operasional dari pemerintah kabupaten membuat Diretur PD Mitra Karya selaku pengelola kapal feri ini menemui Kepala Balai Transportasi Darat Kemenhub di Ambon untuk mengembalikan kapal tersebut.

“Sebenarnya apa yang menjadi masalah, kalau persoalannya ada pada manajemen maka harus diperbaiki dan kalau terkait kas daerah maka perlu dicarikan solusi agar tidak menimbulkan keresahan warga,” katanya.

Beroperasinya KMP. Bobot Masiwang ini sangat membantu masyarakat SBT seperti dari Pulau Teor dan Kesui kalau ke Kota Ambon hanya Rp250.000.

Tetapi sudah hampir empat bulan ini tidak ada transportasi kapal feri sehingga mereka harus mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk sampai di Kota Ambon.

Dikatakan, Pemkab SBT harus menafsirkan kosep Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo-Wapres JK yakni konsep membangun dari pinggiran atau dari desa ke kota.

“Pulau Teor, Kesui, dan Watubela misalnya merupakan daerah pinggiran atau pulau terdepan, terluar, dan terisolasi sehingga harus menjadi prioritas khusus,” jelas Konstantius. (MC)