Pemda Bursel Masih Berada Dalam Raport Merah

Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky

BURSEL, Malukuchannel.com - Walil Bupati Buru Selatan (Bursel), Ayub Seleky berharap kepadaa penyelenggara negara terutama pada mereka-mereka secara fungsional di beri kewenangan untuk mengelola keuangan negara.

Wabup mengungkapkan bahwa tema besar Pemda Bursel sampai pada satu dasawarsa ini masih bearada dalam Raport Merah.

Hal tersebut disampaikan Ayub Seleky pada acara Sosialisasi Pepres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta bimbingan teknis SPSE 4.3 kepada pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan dan pokja.

Sosialisasi ini berlangsung di aula Kantor Bupati sempat dihadiri olelh Wakil BUpati Ayub Seleky, Narasumber dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi maluku, para Staf Ahli, Asisten dan pimpinan OPD dilingkup Pemkab Bursel, serta peserta sebanyak 50 orang, Kamis Kemarin (25/10/2018).

Seleky katakan, saat ini banyak sekali pejabat di negeri ini terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Olehnya Seleky Berharap kita disini terhadap seluruh segmen yang mengelola ini diharapkan juga selalu patuh pada ketentuan yang berlaku.

"Sehingah tidak menimbulkan celah yang merupakan pintu masuk pada pemeriksa untuk mengobrak-abrik." harap Seleky.

Seleky berharap lagi agar kedepan dapat membenahi dan menata ulang sehingga yang menjadi kekuatiran dan kecemasan dapat tereliminasi dengan sikap yang ditunjukan untuk mau berubah.

"ULP sudah menjadi catatan penting dari aspek pengawasan. Tetapi saya sampai dengan saat ini secara permanen tidak menerapkan itu, karena masih ada dalam batasan-batasan yang saya lihat belum tergelincir dari koridor." ungkap Seleky.

Lanjut Seleky lagi, tetapi ULP sebagai lembaga teknis yang mengelola itu diharapkan jelih dan sensitif dan peka terhadap persoalan yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan besar.

Seleky pada kesempatan itu mengatakan, tema besar kita (Pemda Bursel) sampai pada satu dasawarsa ini masih ada dalam Raport Merah.

"Salah satu ULP ini menjadi salah satu kontribusi itu, jika kita tidak mampu memahami secara subtansial apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan yang berubah berdasarkan Regulasi kita," tutupnya. (MC)