Bupati MTB Klarifikasi Tudingan Dugaan Korupsi
https://www.malukuchannelonline.com/2018/10/bupati-mtb-klarifikasi-tudingan-dugaan.html
 |
| Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon.SH.MH |
Dalam jumpa Pers itu, Bupati MTB Petrus Fatlolon, Sekda dan Kabag Keuangan, membeberkan tudingan dugaan korupsi dan hutang yang dilansir beberapa media elektronik maupuan cetak di Ambon.
Dugaan korupsi SPPD, penggelembungan dana Dinas PU dari 100 miliar menjadi 180 miliar, dugaan penyelewengan 40 ton Beras Sejahtera (Rastra), dan pembengkakan anggaran operasional Bupati dari 3 miliar menjadi 10 miliar, serta penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai, dan semua tudingan dugaan itu tidak benar.
Informasi yang Dihimpun MALUKUCHANNEL.COM Menurut Bupati Fatlolon, selama kurun waktu 1,5 tahun memimpin bersama Wakil Bupati Agustinus Utualy, diminta melakukan efisiensi anggaran dan sudah dilakukan kelebihan sebesar 3 miliar, namun dituding melakukan penggelembungan anggaran dan tahun 2017 sudah diaudit oleh BPK.
Sedangkan untuk perjalanan dinas, Fatlolon malah menantang yang menuding dirinya bahwa tanggal berapa dilakukan perjalanan dinas fiktif.
"Itu tidak ada, karena semua perjalanan dinas dilengkapi dengan SPPD bersama undangannya, bahkan mengikut sertakan dokumentasi," ungkapnya.
Selain itu, Fatlolon menandatangani pakta integritas dengan Sekda, Kabag Keuangan, sampai bendahara yang terbawah, guna mencairkan dana perjalanan dinas, dimana satu poinnya mengatakan, menjamin semua pembiayaan yang dikeluarkan untuk Kepala Daerah/Bupati sesuai prosedur berpatokan pada aturan.
Sehingga dirinya menjamin 1000 persen tidak ada penyimpangan mengenai perjalanan dinas.
Untuk penggelembungan dana pada Dinas PU justru sebaliknya di tahun anggaran 2018 ini, malah berpotensi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, karena Bupati minta perencanaannya harus tepat, jangan terbalik perencanaannya tidak tepat namun kegiatan sudah jalan, sehingga dimana unsur pelanggarannya.
Jika dituding disekeliling Bupati banyak koruptor merampok uang daerah, Fatlolon tegaskan itu tidak ada.
"Saya tanyakan Sekda dan Kabag Keuangan dan mereka menjawab tidak ada korupsi, mestinya mandapat apresiasi karena melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 3 miliar lebih. Harus diakui, setiap pergantian kepemimpinan pasti berbeda gaya kepemimpinannya," tutupnya. (MCT)
