Askam: Tidak Ada Pungutan Pada Saat Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP

MASOHI, Malukuchannel.com - Rembuk Pendidikan dan Budaya yang mana membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. terutama dalam hal menyongsong penerimaan siswa baru. Ungkap Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku tengah (Malteng). Askam Tuasikal, Kepada MALUKUCHANNEL.COM di sela-sela kegiatan Rembuk Pendidikan dan Budaya, Rabu (06/06/2018) yang bertempat di Gedung Mae Oku Kota Masohi.

"Penerimaan siswa baru SD, SMP tidak boleh ada pungutan karena semua sudah di jamin oleh Pemerintah, dan kalau ada yang menemukan hal itu silakan lapor ke kita, agar kita aplod ke Pemerintah Pusat," tegasnya.

Askam: menambahkan, penerimaan siswa baru tidak di monopoli oleh satu sekolah tertentu, harus ada asas kebersamaan, asas keadilan dalam menerima siswa baru tersebut. Yang di utamakan siswa yang sekolahnya dekat dengan rumah yang bersangkutan.

"Kalau sekolah yang lebih mengutamakan siswa pada nem tertinggi, jangan-jangan sampai siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti sekolah, dan kalau keterbatasan orang tuanya kurang mampu," jelasnya.

Tuasikal: dalam penekananya mengatakan, dalam merekrut siswa baru harus mengutamakan siswa yang berprestasi, apakah di bidang olah raga, bidang kesenian, minimal 5% supaya semua sekolah punya kesempatan untuk menunjukan prestasi.

Kalau sekolah-sekolah di wilayah terpencil itu boleh kalau siswanya di bawah 60, tidak menjadi masalah dan kalau di kota sekolah-sekolah Negeri yang siswanya di bawah 50, sementara sekolah lain ruangannya sudah cukup harus di gabungkan," paparnya.

Peraturan Mentri No: 14-18 tentang penerimaan siswa baru ada Peraturan Menteri No: 75 atau 76 tentang pendidikan karakter, pengenalan sekolah, dan juga tentang peran komite, jadi pengenalan sekolah jangan di serahkan kepada panitiannya.

"Tetapi harus Kepala Sekolah yang harus mendampingi dan ada guru yang mendampingi, yang bertanggung jawab. ada kepala sekolah, komite sekolah, harus berperan dalam pengelolaan Pendidikan saat ini, dan komite sekolah dalam satu tahun harus di ganti," tutupnya. (MCJ)