11 Program Prioritas Maluku Yang Disetujui Pempus
https://www.malukuchannelonline.com/2017/02/11-program-prioritas-maluku-yang.html
"Sukses menggelar Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari lalu, membawa berkah bagi Provinsi Maluku. Ini terbukti dengan disetujuinya 11 Program Prioritas untuk Maluku, pada Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia di Ambon, Selasa (21/2/2017).
Dijelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, yang ikut bersama Gubernur Maluku Said Assagaff dan Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, 18 menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejumlah deputi serta staf ahli presiden.
Dari 11 program prioritas, Lanjut Palapia, 6 program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan sudah disetujui.
Enam program yang sudah disetujui tersebut, yakni Program Trans Maluku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Program Pengembangan Dok Wayame yang sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Program lainnya yang juga sudah disetujui antara lain, Pelabuhan Ekspor Tulehu - Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Sektor Perikanan juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, sudah oke dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang berikut, Pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan.
Lima program lainnya yang ikut dibahas pada Ratas tersebut, tambah Palapia, yakni Rumah Sakit Umum Pusat. "Pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai tahun 2018," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada juga Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan, Institut Teknologi Ambon (ITA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya," terang Palapia.
Pada sektor perekonomian, Palapia katakan, Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan, Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (fly over) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sebelumnya, dalam rapat terbatas tadi itu, Gubernur memaparkan melalui slide, terkait capaian, hambatan, kendala dan harapannya, untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran Menteri, yang lantas ditanggapi Presiden Jokowi dan para Menteri teknis terkait," pungkas Palapia.
