Pengadaan Distribusi Logistik Pilkada Tunggu Penetapan DPT

Ambon, Maluku Channel.com Pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada menunggu tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadwalkan pada 6 Desember 2016.

"Kami sementara menunggu penetapan DPT. Basis logistik adalah DPT yakni terkait perlengkapan pemilihan, bahan sosialisasi dan ATK," kata Komisioner Divisi Logistik KPU kota Ambon, Rieke Urilal, di Ambon, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan, tahapan logistik berdasarkan PKPU No.3 tahun 2016 dan mengalami perubahan PKPU No. 7 tahun 2016 tentang program, jadwal serta tahapan Pilkada mengatur proses pengadaan dan distribusi logistik.

Proses pengadaan dan pendistribusian peralatan hingga saat pemungutan dan penghitungan suara telah dimulai sejak 3 November 2016 hingga 15 Januari 2017, tetapi untuk pengadaan masih menunggu penetapan DPT.

Proses logistik itu sebenarnya sejak tahapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dimulai pada September 2016, yakni penyiapan perlengkapan PPDP untuk pemutakhiran data pemilih.

Sedangkan jadwal pelipatan surat suara, perlengkapan dan distribusi logistik pada Januari - 15 Februari 2017.

Menurut dia, gudang yang akan digunakan untuk logistik Pilkada adalah Sport Hall Karang Panjang. Lokasinya luas dan dapat menampung seluruh logistik hingga pendistribusian ke PPS.

"Kami belum memiliki gudang yang luas sehingga masih menggunakan sport hall untuk menampung logistik. Karena itu seluruh proses pelipatan hingga pendistribusian akan dilakukan di lokasi tersebut," ujar Rieke .

Dijelaskannya, proses pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) akan dimulai Januari yang terbentuk berdasarkan DPT.

Selain itu ketentuan yang berlaku saat ini , satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) jumlah pemilih mencapai 700- 800 dari semula yang berlaku 600 pemilih.

"Karena itu jumlah TPS pun dipastikan akan berkurang dan berdampak untuk jumlah KPPS. Jadinya, masih menunggu penetapan DPT untuk menentukan jumlah KPPS dan proses pengadaan logistik," katanya.

Rieke mengemukakan, proses tender logistik juga belum dapat dipastikan di Ambon atau di luar daerah karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Pulau Ambon dan Pulau - Pulau lease untuk proses pengamanan logistik.

"Koordinasi masih dilakukan dan jika proses tender akan berlangsung di luar daerah, maka pengawalan akan tetap melibatkan Polres Ambon. Kepolisian juga akan dilibatkan tim untuk mengawasi proses pengiriman sampai ke gudang logistik," ujarnya.