DPRD Pekan Depan Lanjutkan Pembahasan Pansus Bank Maluku
https://www.malukuchannelonline.com/2016/10/pekan-depan-lanjutkan-pembahasan-pansus.html
“Pekan depan pembahasan skandal Bank Maluku-Malut sudah lanjut,” kata Edwin yang juga Ketua Pansus Bank Maluku-Malut saat ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (29/9/2016).
Sebagimana diketahui publik saat ini bahwa indikasi keterlibatan mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam kasus dugaan mark up dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada proyek pembelian atau pengadaan lahan dan gedung Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, Jawa Timur, tahun 2014 senilai Rp. 54 miliar dengan adanya bukti tanda tangan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (SK-RUPS) Terbatas, tertanggal 13 November 2014.
Indikasi ini diperkuat dengan pengakuan langsung dari Richard Louhenapessy sendiri ketika dikonfirmasi wartawan seusai rapat koordinasi dengan Pansus Bank Maluku-Malut, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karpan, Ambon, Senin (13/6) lalu.
“Tentunya teknis itu ada di bank. Dan putusannya ada pada Direksi. Kemudian persoalan persetujuan tentunya hanya kita berdua (Wali Kota Ambon dan Gubernur Maluku). Nanti baru disampaikan dalam RUPS Istimewa,” kata Louhenapessy dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Investigasi bentukan Bank Maluku.
Dia beralibi, apa yang dilakukannya bersama Gubernur tidak bermasalah. Bahkan katanya diatur dalam AD/ART bank. Padahal, dalam AD/ART Bank Maluku-malut, sama sekali tidak diatur menyangkut RUPS Terbatas.
“Itu tidak bermasalah, karena kegiatan RUPS itu satu tahun satu kali. Dan dalam AD/ART diatur bisa sepihak dan tidak bermasalah kalau sangat diperlukan,” pungkasnya.
Terpisah saat itu, Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi antara Tim Investigasi dengan Pansus, Wali Kota dicerca pertanyaan seputar proses pembelian atau pengadaan lahan dan gedung Kancab Bank Maluku di Surabaya, dalam kapasitas saat itu sebagai Ketua Tim Investigasi KJJP Toha untuk menghitung dan menafsir perencanaan pembelian bank milik Pemerintah Daerah Maluku danm Maluku Utara ini.
“Banyak pertanyaan yang kami sampaikan kepada bersangkutan yang dalam kapasitas saat itu sebagai Ketua Tim Investigasi dengan KJJP Toha di Surabaya,” kata Huwae.
Kendati demikian, Edwin akui bahwa dalam aprasial sesuai hasil investigasi yang dilakukan dalam menafsir pembelian atau pengadaan proyek tersebut, jelas tidak ada.
“Nanti kita kerja dan tim tetap fokus untuk proses ini secepatnya kita selesaikan,” demikian Huwae.
