Konsultan Belanda Paparkan Hasil Studi Pelabuhan Kontainer
https://www.malukuchannelonline.com/2016/06/konsultan-belanda-paparkan-hasil-studi.html
Ambon, Maluku Channel.com Konsultan dari Pemerintah Belanda telah
memaparkan hasil studi kelayakan rencana pemerintah Negeri Kincir Angin itu
membangun pelabuhan kontainer perikanan terpadu di Pulau Ambon, Provinsi
Maluku.
“Studi
kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah dilakukan konsultan perencanaan
asal Negeri Belanda sebulan lalu dan hasilnya sudah disampaikan kepada Pemprov
Maluku,” kata Kabag Humas Pemprov Maluku,
Bobby Palapia, di Ambon, Jumat 17/06 pekan kemarin.
Pembiayaan
pembangunan pelabuhan itu ditanggung Pemerintah Belanda sebagaimana
kesepakatan kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Maluku.
Dia
mengatakan, konsultan yang juga merupakan kontraktor asal Belanda yakni
Witteveen+Bos melakukan studi kelayakan di dua lokasi yang ditunjuk Pemprov
Maluku yakni di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, dan Batu Gong,
Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Di
Desa Waai lokasi yang diteliti yakni salah satu pelabuhan perikanan berukuran
kecil yang dibangun Dinas Perikanan Maluku, sedangkan di Batu Gong, merupakan
bekas lokasi pabrik kayu lapis yang telah tutup dan sudah tidak digunakan lebih
dari 15 tahun terakhir.
Menurut
Bobby, pemaparan hasil studi kelayakan dilakukan konsultan Belanda tersebut
kepada Pemprov Maluku yang diwakili Asisten I Setda Maluku Bidang Pemerintahan,
Frangky Renjaan, Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho dan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Zulkiflie Anwar pada 14 Juni 2016.
“Pemaparan
hasil studi kelayakan ini dirasa perlu disampaikan kepada Pemprov Maluku agar
para pemangku kepentingan dapat memahami masalah yang timbul saat pelabuhan
kontainer perikinan terpadu akan dibangun, terutama menyangkut keuangan,
teknis, sosial, tata ruang dan kondisi lingkungan.
Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan, maka perlu dipertimbangkan aspek topografi,
geoteknik, resiko gempa, paparan angin, gelombang, arus serta ruang yang
tersedia untuk pembangunan pelabuhan termasuk manuver lepas pantai dan
penghalang pantai.
Konsultan
Belanda, ujar Bobby, menyarankan Pemprov Maluku untuk mempertimbangkan kembali
kedua lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan pelabuhan perikanan terpadu,
karena berdekatan dengan permukiman masyarakat, termasuk diperlukan anggaran
besar untuk pembebasan lahan milik warga.
Khusus
di Negeri Waai harus dilakukan pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan
untuk perluasan lokasi pelabuhan, sedangkan di Batu Gong akses jalan masuk ke
lokasi tersebut sangat sempit.
“Hasil
kajian konsultan Belanda ini akan dibahas Pemprov melibatkan instansi teknis
terkait di daerah ini seusai Idul Fitri 1437 H, sehingga diperoleh soluasi
penyelesaian dan tidak menghambat rencana kerjasama saling menguntungkan antara
Maluku dengan Belanda di bidang kelautan dan perikanan,” katanya.
Dia menambahkan, pembangunan pelabuhan
kontainer perikanan terpadu tersebut sangat diperlukan, guna mempermudah
peningkatan ekspor hasil perikanan dari Maluku ke sejumlah negara di Eropa dan
Asia. Pungkasnya.